CARAPANDANG –  Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani berharap wacana Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) terkait penulisan ulang sejarah nasional harus melibatkan para ahli dan dan dilakukan secara transparan. 

“Penyusunan sejarah harus dilakukan secara transparan, melibatkan para ahli yang kredibel, serta mempertimbangkan berbagai perspektif agar hasilnya objektif dan mencerminkan kebenaran sejarah secara utuh,” katanya dalam keterangannya, Jumat 9 Mei 2025. 

Dia menegaskan, dalam rapat kerja dengan Kemenbud pada 23 April lalu, Komisi X DPR juga menyoroti rencana penulisan ulang sejarah nasional. Dalam kesempatan tersebut, Komisi X menegaskan pentingnya keterbukaan dari pihak kementerian dalam proses penyusunan ulang narasi sejarah.

Sebab itu, penulisan ulang sejarah perlu dilakukan untuk menghadirkan narasi yang lebih adil, lengkap, dan objektif. “Bisa saja selama ini, sejarah nasional banyak ditulis dari sudut pandang penguasa atau ideologi tertentu, sehingga seringkali mengabaikan kontribusi kelompok minoritas, daerah terpencil, atau tokoh yang tidak sejalan dengan pemerintah,” jelasnya.

Selanjutnya politisi PKB ini mengatakan dengan melibatkan sejarawan secara akademik dan terbuka, penulisan ulang ini bisa memperbaiki distorsi sejarah dan memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan. 

“Hal ini juga penting untuk membangun kesadaran sejarah yang lebih utuh bagi generasi muda,” tuturnya.