Sementara itu, Senior Program Advisor Migrant Care Mulyadi menekankan bahwa penegakan hukum menjadi kunci pencegahan dan pemberantasan TPPO. Penegakan hukum yang lemah terhadap para agen di luar negeri dan para calo yang beroperasi di Indonesia, menjadikan TPPO tidak pernah selesai dan sulit diberantas.

“Lemahnya penegakan hukum bisa juga karema adamya keterlibatan aparat dalam jaringan TPPO. Seperti disampaikan Kapolri yang menyebut dirinya menerima laporan para pekerja migran non prosedural  ternyata diberangkatkan melalui pelabuhan resmi, seperti di Batam,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengaku mendapat informasi bahwa penyeludupan manusia dan narkoba terjadi di pelabuhan resmi di Batam, Kepulauan Riau. Dia mendapat laporan penyeludupan tidak lagi terjadi di pelabuhan nonresmi alias jalur tikus. 

Menurut Kapolri, Batam merupakan titik terakhir tempat berkumpulnya tenaga kerja untuk dikirim ke negara tetangga Malaysia dan Singapura. "Tolong diawasi betul-betul, memantau dan mengawasi. Saya dapat laporan penyeludupan dilakukan di pelabuhan resmi," kata Kapolri, di Pelabuhan Terminal Ferry Gold Coast Bengkong, Batam, Senin (14/4/2025).