CARAPANDANG - Komisi VI DPR RI menilai, pembukaan keran impor sapi kerap berkonotasi negatif. Dalam kasus-kasus sebelumnya, sering kali terjadi praktik kongkalikong, kolusi hingga korupsi. 

Pernyataan tegas ini, diungkapkan oleh anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H Ganinduto. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah dalam melakukan impor sapi tersebut dilakukan secara transparan. 

"Kebijakan impor sapi seharusnya menjadi solusi darurat yang diikuti dengan roadmap yang jelas menuju ketahanan. Dan, kemandirian peternakan nasional serta tata kelola impor yang akuntabel,” kata politikus Golkar ini dalan keterangannya, di Jakarta, Senin (23/6/2025). 

Kebijakan impor sapi ini, ia mengungkapkan, juga berpotensi memperburuk neraca perdagangan sektor pangan. "Jangan sampai tidak dibarengi dengan upaya serius meningkatkan produksi dalam negeri," ucapnya. 

Sebelumnya, pemerintah resmi membuka keran impor sapi hidup tanpa batas kuota mulai 2025. Kebijakan ini berlaku untuk sapi perah maupun sapi potong. 

Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan, impor sapi hidup 2025 sebanyak 400.000 ekor. Komposisinya terbagi rata, 200.000 sapi perah dan 200.000 sapi potong. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, impor sapi hidup kini bebas dilakukan oleh importir dari negara mitra. Kebijakan ini bertujuan memenuhi kebutuhan daging dan susu nasional.