Selanjutnya dia mengatakan absennya sistem peringatan dini berbasis data dan buruknya tata kelola logistik serta sertifikasi penyalur membuat kejahatan ini terus berlangsung. “Selama logika ekonomi masih menguntungkan pelaku, dan sanksi tidak memberikan efek jera, sistem ini akan terus berputar,” katanya.
Karena itu, Rizal menyarankan agar pendekatan pemerintah diubah dari razia dan inspeksi dadakan menjadi pengawasan berbasis sistem yang terintegrasi dan forensik. Ia mendorong digitalisasi distribusi CBP, seperti penggunaan QR code atau barcode yang bisa dipantau publik.
“Pembaruan sistem mitra Bulog, audit berkala, dan pembentukan daftar hitam pelaku oplosan harus menjadi standar kebijakan. Tanpa mekanisme sanksi administratif yang keras seperti pencabutan izin permanen dan pemiskinan korporasi, praktik ini akan terus berulang dengan wajah yang berbeda,” ujarnya.
